Cara dan Syarat Pembatalan Perkawinan Katolik

Gereja Katolik telah memegang teguh ajaran Kristus sejak 2000an tahun lalu. Salah satunya adalah larangan perceraian. Tapi apakah perceraian dan pembatalan perkawinan sama? Tentu tidak! Artikel ini akan membahas cara dan syarat pembatalan perkawinan Katolik.

Dalam konteks hukum gereja, pembatalan perkawinan diakibatkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian yang sah antara pria dan wanita sehingga tidak terciptanya perkawinan.

Apabila hal ini terjadi, pihak-pihak yang berkaitan harus melapor ke Tribunal Perkawinan Keuskupan (memang tidak semua keuskupan memiliki tribunal ini karena kekurangan sumber daya manusia).

Dalam proses anulasi, apabila terbukti maka perjanjian perkawinan itu batal sehingga pihak-pihak yang berperkara bebas membangun kehidupan perkawinan yang baru.

Baca juga: Apakah Orang Katolik Boleh Menikah Beda Agama?

Syarat Perkawinan Katolik yang Sah

Dalam Gereja Katolik, perkawinan yang sah harus memenuhi 3 syarat ini:

  1. Adanya kesepakatan tanpa cacat mendasar untuk perkawinan
  2. Harus dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang oleh halangan yang menggagalkan dari hukum ilahi atau hukum positif (gerejawi dan sipil).
  3. Secara publik dilaksanakan dengan tata peneguhan yang diwajibkan hukum, yaitu seturut oleh hukum gereja atau negara.

Syarat perkawinan yang sah dalam Katolik juga diatur pada Kitab Hukum Kanonik. Berikut kutipannya:

Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun.

Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengan- nya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.

Kan. 1057

Syarat Pembatalan Perkawinan Katolik

Anda sudah mengetahui 3 syarat perkawinan yang sah seturut ajaran Gereja Katolik. Berikut penjelasannya secara singkat mengenai 3 hal yang dapat membatalkan perkawinan Katolik:

  1. Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan
  2. Kasus karena halangan yang menggagalkan
  3. Kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik

Cara Pembatalan Perkawinan Katolik

Dalam Kanon 1674, dijelaskan siapa-siapa saja yang dapat menggugat perkawinan yaitu pasangan suami/istri (baik yang dibaptis Katolik/tidak) dan promotor iustitiae, jika nulitasnya sudah tersiar, apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan.

Dalam proses pengajuan ke Tribunal Perkawinan Gereja, hendaknya usaha untuk rujuk kembali perlu diusahakan. Ini adalah tugas pastoral Kristiani (secara utama bagi Pastor) dan umat beriman.

Namun apabila usaha rujuk tidak dapat dilakukan, maka dilanjutkan ke proses peradilan Gereja.

Proses pembatalan perkawinan Katolik dapat dilakukan melalui peradilan gereja (Tribunal perkawinan) atau di luar pengadilan (diputuskan oleh Ordinaris Wilayah).

Ada dua macam proses peradilan yakni: proses biasa sebagaimana dalam proses peradilan Gereja (bdk. Kann 1671-1685) dan proses dokumental (bdk, Kan. 1686-1688).

Setelah proses peradilan selesai, akan dikeluarkan dekret. Dekret yang dimaksud adalah sebuah pengakuan yang dibuat oleh Hakim gerejawi dalam sebuah kalimat peradilan.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama dengan beberapa pertanyaan berikut. Sumber pertanyaan disarikan dari sini.

Q: Apakah perkawinan yang terjadi akibat diguna-guna (pelet) oleh salah satu pasangan dapat dianulasi?

A: Kalau terjadi perkawinan karena dipelet, kebebasan memasuki perkawinan dipertanyakan. Namun bagaimana tribunal (pengadilan gereja) dapat membuktikan hal ini memang tidaklah mudah. Anulasi terjadi, kalau pembuktian tersebut dapat dilakukan.

Q: Bagaimana jika salah satu pasangan telah mengetahui pasangannya melakukan pelet terhadap dirinya sementara pernikahan sudah berjalan dengan baik selama lebih dari 10 tahun?

A: Perkawinan selalu didasarkan pada pribadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Orang yang gangguan kejiwaan tidak bisa menjalankan kesepakatan perkawinan, menjadi halangan berat untuk dapat menikah di Gereja Katolik. Peristiwa sesudah kesepakatan dan perkawinan yang sudah berjalan 14 tahun dinilai sebagai berjalan baik. Jika di tengah jalan ada sesuatu seperti yang anda katakan adanya tindakan pelet itu tidak bisa menjadi dasar untuk anulasi perkawinan.

Tulisan ini dikutip dari Kasus-kasus pembatalan perkawinan kanonik (nullitas matrimonii) yang ditulis langsung oleh RD. Dr. D. Gusti Bagus Kusumawanta, Pr seorang Hakim Tribunal Keuskupan Denpasar dan Regio Gerejawi Nusra, Sekretaris Komisi Seminari KWI, BKBLII dan pengurus UNIO Indonesia.

2 tanggapan untuk “Cara dan Syarat Pembatalan Perkawinan Katolik

  • 21 Juni 2020 pada 11:48
    Permalink

    Aku udah nikah gereja,dan punya 2 ank.skrg sdh pisah dgn suami,sjak 2016.aku tinggalin 3x rujukpun 3x.tapi tempramennya tdk berubah…kdrt berulangkali sampai ancam bunuh kluarga dan ortu segala macam.apakah bisa di kabulkan yg namanya surat pembatalan nikah?.cape,tdk pernah ada kedamaian dan ktenangan ,ajak doa juga susah,dgn alasan iman masing2.tempramen gengsian..jujur ortu saja di pukul..aku mau lepas dan tdk ingin berurusan lgi dgn dia,aku hanya mau hidup damai ,lebih baik lagi selanjutnya,kasihan org2 sekeliling sya yg selalu jdi sasaran bahasa dan makian kotornya..mohon pencerahannya… terimakasih

    Balas
    • 22 Juni 2020 pada 10:32
      Permalink

      Shalom aleichem Florentina,
      Pembatalan perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan apabila tidak memenuhi ke 3 syarat diatas. Terkait kekerasan dalam rumah tangga, saran dari saya adalah untuk menjauh dari pasangan anda. Hal ini juga dapat dikonsultasikan ke pastor paroki.

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Mau mendapat konten terbaru dari kami?